Baca Juga : Tokoh Lintas Agama di Bojonegoro Menolak Adanya People Power
Bojonegoro – Terkait kerusuhan tanggal 21-22 Mei 2019 pasca Pilpres hingga sengketa Pilres berujung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Diharapkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi nanti tetap mengedepankan kebersamaan dan bisa diterima pihak dengan besar hati dan mengutamakan persatuan demi terwujudnya keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di sela-sela kesibukan Rektor Universitas Bojonegoro (Unigoro) Dr. Tri Astuti Handayani, SH., MM., M.Hum di kampus Unigoro jalan Lettu Suyitno , Kamis(20/6/2019).
Menanggapi hal ini, Rektor Universitas Bojonegoro (Unigoro) Dr. Tri Astuti Handayani, SH., MM., M.Hum menjelaskan, kerusuhan terkait Pilpres apapun bentuknya dan tindakan-tindakan yang main hakim sendiri baik itu sifatnya pribadi maupun secara kelompok apalagi yang dapat menilmbulkan kerugian banyak orang, tidak dibenarkan dan melanggar hukum yang berlaku.
“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan jangan mudah terprovokasi adanya isu-isu yang memecah belah persatuan bangsa melalui media sosial dan kami beserta pengurus sangat menolak adanya kerusuhan baik di Bojonegoro maupun Indonesia,” terang Tri Astuti Handayani.
Semua pihak menghentikan aksi kekerasan dan kerusuhan serta terkait dengan proses sengketa Pilpres kita serahkan kepada lembaga yang diberi wewenang untuk memutus yaitu Mahkamah Konstitusi.
“Karena negara kita negara hukum di mata hukum kita semua sama oleh karena itu kita harus menegakkan hukum,” pungkas Rektor Unigoro.
Rektor Universitas Bojonegoro menghimbau kepada masyarakat tetap bersabar menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi hal sengketa Pilres diharapkan tetap menjaga kamtibmas di wilayahnya masing-masing jangan sampai menimbulkan gesekan atau kerusuhan dan tetap menjaga persatuan serta kesatuan bangsa demi NKRI.
