Bojonegoro - Anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro di tahun 2026 ini terbilang jumbo, mencapai Rp 796,297 miliar setelah perubahan APBD. Namun, besarnya kucuran dana tersebut rupanya belum berbanding lurus dengan keselamatan ibu melahirkan.
Hingga periode pelaporan tahun ini, tercatat ada 7 kasus kematian ibu di Kota Ledre. Angka tersebut melampaui batas maksimal yang ditargetkan pemerintah daerah, yakni 5 kasus.
Kondisi kontras ini menjadi sorotan tajam Komisi C DPRD Bojonegoro saat menggelar rapat kerja evaluasi anggaran 2026 dan pembahasan RAPBD 2027 bersama jajaran Dinkes serta direktur rumah sakit daerah, Selasa (11/11/2026).
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, meminta jajarannya maupun eksekutif membedah persoalan kesehatan ini hingga ke akar tanpa terburu-buru.
"Intinya kita tidak boleh dibatasi waktu," tegas Ahmad saat membuka rapat.
Selain angka kematian ibu yang melonjak, Komisi C juga menyoroti serapan anggaran Dinkes yang masih tertahan di angka 64,2 persen atau sekitar Rp 511,257 miliar hingga 9 November lalu.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinkes Bojonegoro Ninik Susmiati berdalih lambatnya serapan dipicu adanya tambahan alokasi cukup besar pada perubahan APBD. Meski begitu, ia menjamin serapan bakal digenjot hingga akhir tahun.
"Kami sudah sampaikan komitmen ini kepada pimpinan bahwa di Dinas Kesehatan nanti realisasi anggaran minimal 90 persen," ungkap Ninik.
Ninik menjelaskan, seluruh pekerjaan fisik maupun pengadaan yang sudah dikontrakkan ditargetkan rampung pada 14 Desember 2026. Sedangkan proses administrasi dan pencairan pembayaran ditargetkan tuntas sebelum tutup tahun.
Terkait tingginya kasus kematian ibu, Ninik mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Salah satunya adalah tingginya angka ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) yang masih bertengger di kisaran 14 persen, jauh di atas ambang batas yang diharapkan sebesar 10 persen.
Menurutnya, ibu hamil dengan kondisi KEK sangat rentan melahirkan bayi dengan berat badan rendah yang berujung pada ancaman stunting hingga komplikasi fatal saat persalinan.
"Kalau itu belum bisa ditekan, maka risiko untuk menjadi stunting juga tinggi. Begitu bayi lahir dengan berat badan rendah, kemungkinan untuk tumbuh menjadi balita sehat juga lebih sulit," jelasnya.
Ia menambahkan, persoalan kesehatan ibu dan anak tidak bisa dibebankan kepada Dinkes semata. Faktor sosial di masyarakat, seperti maraknya pernikahan usia dini, turut menyumbang tingginya risiko kehamilan sehingga membutuhkan keterlibatan lintas sektor hingga pemerintah desa.
Di sisi lain, rapat kerja tersebut juga diwarnai pertanyaan soal keakuratan data stunting. Dewan menemukan adanya ketimpangan mencolok antara data pengukuran lapangan Dinkes yang hanya mencatat angka stunting 1,77 persen (di bawah target 1,97 persen), dengan hasil survei rujukan yang berada di kisaran 12 persen.
Komisi C mendesak Dinkes memberikan penjelasan transparan mengenai metode pendataan tersebut agar kebijakan dan alokasi anggaran kesehatan di tahun 2027 tidak salah sasaran.
(ar/ss)
