TUBAN - Di Kabupaten Tuban, sesuai data pada tahun 2025 terdapat 12.811 kelahiran. Dari angka itu, ada 795 bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan 591 anak mengalami gizi buruk.
‘’Ini bukan angka di atas kertas. Ini adalah 795 bayi yang lahir kecil, lemah, dan berjuang untuk hidup. Ini adalah 591 anak yang perutnya lapar, badannya kurus, dan masa depannya terancam,’’ tulis Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KP.Ronggolawe Nunuk Fauziyah dalam rilis resminya Jumat (20/11/2026).
Sesuai data yang dipegang, Nunuk menyebut di Kecamatan Semanding ada 77 bayi BBLR, di Jatirogo 64 bayi, Soko 61 bayi. Sedang di Kecamatan Jenu ada 76 kasus gizi buruk, Semanding 69 kasus, Parengan 59 kasus.
‘’Kecamatan-kecamatan itu bukan berada di luar wilayah Kabupaten Tuban. Mereka adalah anak-anak tetangga kita. Stunting bukan salah ibu yang melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Stunting adalah salah Bupati yang gagal menyediakan gizi untuk ibu hamil dan balita,’’ tambah Nunuk.
Karena itu, menurut Nunuk, sebagai rakyat Tuban ia kecewa bukan tanpa alasan. Kecewa karena melihat angka ini dengan mata kepala sendiri. Artinya, hal itu benar-bena terjadi di tengah masyarakat.
‘’Lalu Kami bertanya, Bupati dan Wakil Bupati selama ini pekerjaannya apa saja? Padahal gaji mereka, tunjangan mereka, mobil dinas mereka, semua dibayar dari uang rakyat. Dari pajak kami, dari keringat petani, nelayan, dan buruh warga Tuban,’’ katanya.
Saat bayi-bayi lahir dengan berat badan rendah, saat anak-anak mengalami gizi buruk, bebernya, mana kehadiran negara? Mana programnya? Mana anggarannya dan mana sistem monitoringnya?
‘’Apakah hanya datang saat kampanye, bagi-bagi sembako, dan swafoto dengan warga? Kami tidak butuh pencitraan fisik Bupati. Kami butuh bayi kami sehat,’’ tegasnya.
Nunuk menyatakan kecewa, karena negara yang seharusnya melindungi anak, justru membiarkan anak kami tumbuh dalam kelaparan dan kekurangan gizi. Menurutnyaa, ada hal yang dijelaskan kepada Bupati dan jajarannya, supaya mereka tidak lagi berkata ini masalah orang tua saja.
BBLR kata Nunuk, adalah pintu masuk stunting. Bayi BBLR lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram karena ibunya kurang gizi saat hamil, anemia, kurang makan, stres, mengalami KDRT, dan tidak mendapatkan pemeriksaan kehamilan yang layak.
Sementara, 1.000 hari pertama kehidupan adalah masa emas. Terdiri dari 270 hari kehamilan ditambah 730 hari setelah lahir. Jika pada masa ini anak kekurangan gizi, otaknya tidak akan bisa tumbuh maksimal, selamanya.
‘’Gizi buruk yang terus-menerus akan menjadi stunting. Stunting bukan hanya masalah tinggi badan. Stunting adalah masalah otak manusia,’’ jelasnya.
Fakta di lapangan, beber perempuan asal Lamongan ini, yang terjadi di Tuban adalah, ibu hamil kurang gizi ditambah posyandu yang aktif hanya seremonial, dengan jurus andalan air kacang hijau, ditambah tidak ada pemberian makanan tambahan yang layak.
Akibatnya bayi lahir BBLR, anak kurang ASI eksklusif, MP-ASI tidak cukup, gizi buruk, dan hasilnya adalah stunting. Stunting tidak bisa disembuhkan setelah anak berusia 2 tahun. Sekali stunting, seumur hidup anak itu akan tertinggal.
Padahal, dampak bayi BBLR dan gizi buruk ada banyak hal yang ditanggung seumur hidup. Seperti dampak kesehatan fisik, karena ayi BBLR 20 kali lebih berisiko meninggal di bulan pertama. Anak mudah sakit seperti diare, pneumonia, TBC, dan infeksi berulang.
‘’Sekali sakit, berat badan turun lagi. Pertumbuhan terhambat, badan pendek, tulang rapuh, dan gigi rusak,’’ bebernya.
Lalu, dampak psikologis dan otak. Secara psikologis, anak yang sejak bayi sering lapar akan tumbuh dalam kecemasan. Otak anak stunting lebih kecil. IQ anak stunting rata-rata 10 sampai 15 poin lebih rendah dari anak sehat.
Anak sulit konsentrasi, sulit menghafal, sulit belajar, dan prestasi sekolah turun. Anak yang seharusnya bisa menjadi bupati, presiden, dokter, guru, dan pemimpin, akhirnya tertinggal karena otaknya tidak diberi gizi saat masih bayi.
Dampak sosialnya juga ada seperti anak stunting sering dibully dengan sebutan cebol, pendek, bodoh dan sebaginya. Akhirnya anak minder, tidak percaya diri, dan menarik diri dari pergaulan. Kondisi ini juga berdampak pada orang tua yang stres, merasa bersalah, dan bertengkar karena biaya berobat anak. Anak tumbuh dengan trauma. Bapak Bupati, lapar itu trauma. Anak yang sering lapar akan tumbuh menjadi dewasa yang cemas dan tidak percaya pada negara.
‘’Anak stunting saat dewasa produktivitasnya turun 20 persen. Dia tidak bisa bekerja berat dan tidak bisa bersaing dengan teman-temannya. Apakah memang dibiarkan supaya anak-anak di Kabupaten Tuban kehilangan generasi emas,’’ lanjutnya.
Atas fakta yang dibeberkan itu, Nunuk menilai Pemkab Tuban diduga melanggar hukum karena abai merealisasikan regulasi yang wajib dijalankan Bupati. Misalnya UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 34; setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Negara wajib memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
Kemudian UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; pasal 4 menyatakan setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 174 menyatakan Pemerintah Daerah wajib menjamin kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. Wajib menyediakan Posyandu, Puskesmas, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
Juga UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pasal 8 menyatakan setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, dan spiritual. Jika anak gizi buruk dibiarkan, hal itu adalah bentuk penelantaran anak oleh negara dan kententuan-ketentuan lainnya.
Karena itu, LBH KP.Ronggolawe meminta kepada DPRD Tuban dan masyarakat untuk dilibatkan mengaudit program stunting. Jangan hanya laporan di atas kertas yang enak dibaca namun sesungguhnya sangat manipulatif, sementara di lapangan anak-anak yang menjadi korban.
‘’Kami kecewa, kami marah, tetapi kami masih berharap kalian mau berubah. Karena yang dipertaruhkan bukan citra Bupati, tetapi masa depan 12.811 balita Tuban,’’ tandasnya.(on/ss)