BOJONEGORO - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan (AMBM) menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jumat (13/11/2026).
Rerata, mereka mengenakan pakaian serba hitam. Mereka datang untuk menyuarakan lima tuntutan rakyat atau yang disebut Panca Tuntutan Rakyat.
Massa aksi bergerak dari arah selatan, tepatnya Terminal Rajekwesi, sekitar pukul 13.00 WIB. Setibanya di halaman gedung DPRD Bojonegoro, mereka langsung menggelar orasi secara bergantian. Mereka juga melakukan aksi teatrikal.
Berbagai persoalan dibawa oleh massa AMBM tersebut, mulai dari tingginya biaya hidup, ketidakadilan gender, persoalan agraria, hingga isu lingkungan.
Aksi tersebut melibatkan sejumlah elemen masyarakat, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan akademisi Universitas Bojonegoro (Unigoro), BEM dan akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Liga Pemuda Sosialis (LPS), Korps Perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Korpri), Solidaritas Perempuan (SP), Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI), hingga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Nico, mengungkapkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keresahan berbagai elemen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, masyarakat dari berbagai kalangan, mulai buruh, mahasiswa, hingga akademisi, tidak ingin terus bersabar menghadapi kebijakan yang dianggap menyengsarakan.
"Kami di sini (Halaman DPRD Bojonegoro) ingin menuntut dan memerintahkan pemerintah dengan lima tuntutan yang kami sebut Panca Tuntutan Rakyat," ungkap Nico.
Nico menjelaskan, tuntutan pertama berkaitan dengan keadilan ekonomi. Massa mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok, biaya hidup, dan pajak rakyat. Selain itu, mereka meminta kenaikan upah serta penguatan subsidi untuk masyarakat.
Kedua, keadilan gender. Massa menuntut penghentian segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Mereka juga meminta pemerintah menyediakan pembalut gratis di ruang publik.
"Kami juga menuntut keadilan agraria dan lingkungan. Pemerintah harus menjalankan reforma agraria, menghentikan PSN (proyek strategis nasional) sekaligus geothermal perusak lingkungan, dan sita aset korporasi perusak alam," tegas Nico dalam orasinya.
Tuntutan ketiga tersebut, menyoroti persoalan keadilan agraria dan lingkungan. AMBM mendesak pemerintah menjalankan reforma agraria, menghentikan proyek strategis nasional (PSN) serta proyek geothermal yang dinilai merusak lingkungan, hingga menyita aset korporasi yang dianggap merusak alam.
Selanjutnya, tuntutan keempat menyangkut keadilan pendidikan dan demokrasi. Massa menginginkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, serta berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sedangkan tuntutan kelima berkaitan dengan supremasi sipil dan hak asasi manusia (HAM). Mereka mendesak penghentian militerisme, kriminalisasi jurnalis, dan tindakan brutal aparat. Selain itu, massa meminta pembebasan tahanan politik serta pengusutan tuntas pelanggaran HAM.
Nico menegaskan, melalui aksi tersebut, masyarakat ingin pemerintah lebih mendengarkan suara rakyat dan tidak mengeluarkan kebijakan yang justru menambah beban kehidupan masyarakat.
"Kami ingin menyuarakan itu. Kami ingin rakyat tidak tercekik kebijakan pemerintah yang amburadul. Suara rakyat patut didengar," pungkasnya.
(ar/ss)
