​BOJONEGORO — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 resmi disepakati oleh DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Dalam postur anggaran tersebut, total belanja daerah dipatok mencapai Rp5,20 triliun, namun diwarnai tantangan fiskal berupa defisit anggaran hingga Rp719,50 miliar.

Iklan

​Persetujuan bersama ini dicapai dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro yang dipimpin Ketua DPRD Abdulloh Umar dan dihadiri Bupati Setyo Wahono beserta jajaran eksekutif dan legislatif pada Jumat (13/11/2026) malam. Seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan persetujuannya terhadap Raperda APBD 2027.

​Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengapresiasi komitmen dan kontribusi pemikiran pimpinan serta seluruh anggota dewan selama proses pembahasan berlangsung.

Wahyu

​"Kesepakatan ini merupakan hasil penyelarasan aspirasi masyarakat, prioritas pembangunan, kapasitas fiskal daerah, serta dinamika kebijakan yang harus diperhitungkan dalam penyusunan anggaran," ujar Setyo Wahono.

​Ia menjelaskan, postur APBD 2027 disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat, serta kebutuhan pembangunan yang kian kompleks. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran menuntut kecermatan, ke측uteran, dan tanggung jawab penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

​"Persetujuan bersama ini kita tempatkan sebagai titik temu dari berbagai aspirasi dan prioritas pembangunan, sekaligus menjadi landasan untuk melangkah dengan komitmen yang sama, yaitu pembangunan yang berkualitas, pelayanan publik yang baik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata," tambahnya.

​Berdasarkan data resmi postur anggaran, pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp4.488.843.757.449. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp5.208.345.910.247, sehingga menghasilkan defisit sebesar Rp719.502.152.798.

​Untuk menutup selisih tersebut, Pemkab Bojonegoro mengandalkan pembiayaan netto senilai Rp719.502.152.798 yang bersumber dari rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp869.502.152.798 dikurangi pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan Rp150 miliar. Dengan skema ini, struktur APBD 2027 dipastikan kembali berimbang.

​Selepas penandatanganan kesepakatan bersama, Bupati menginstruksikan seluruh jajaran Pemkab Bojonegoro agar segera menindaklanjuti penyempurnaan rancangan APBD sesuai peraturan perundang-undangan. Ia juga berharap DPRD dapat terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif demi memastikan efektivitas serta akuntabilitas penggunaan anggaran bagi kemakmuran masyarakat Bojonegoro.