BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tancap gas di tahun 2026. Melalui Keputusan Bupati Nomor 188/101/KEP/412.013/2026, Pemkab resmi menetapkan delapan Proyek Strategis Daerah (PSD) dengan total anggaran fantastis mencapai Rp175 miliar.
Langkah besar ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya strategis Bupati Setyo Wahono untuk mengubah wajah kota dan memperkuat urat nadi ekonomi kerakyatan. Fokus utamanya Infrastruktur perdagangan, ruang publik modern, dan aksesibilitas wilayah terpencil.
Dua proyek yang paling menyedot perhatian adalah transformasi Pasar Kota Bojonegoro dan revitalisasi Alun-Alun. Dengan alokasi dana sebesar Rp80,036 miliar, Pasar Kota akan disulap menjadi pusat perdagangan yang lebih representatif dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli.
Sementara itu, Alun-Alun Bojonegoro juga akan mendapatkan sentuhan pembenahan senilai Rp28 miliar. Kawasan ini diproyeksikan tidak hanya menjadi ruang terbuka hijau, tetapi juga ikon kebanggaan warga yang mampu menghidupkan sektor UMKM di sekelilingnya. Sektor religi pun tak luput dari perhatian dengan rencana rehabilitasi Masjid Jami' Darussalam yang dianggarkan sebesar Rp7,852 miliar.
Pemerataan pembangunan menjadi napas dalam PSD 2026. Pemkab Bojonegoro tidak hanya bersolek di pusat kota, tapi juga menyasar wilayah perbatasan dan rawan bencana melalui perbaikan akses transportasi dan pengamanan lingkungan.
Di sektor jalan dan jembatan, pemerintah mengalokasikan Rp21,258 miliar untuk pelebaran jalan Purwosari-Glagah, serta Rp15,957 miliar untuk rekonstruksi jalur Ngambon-Bobol. Tak kalah penting, akses warga di Kecamatan Ngraho akan semakin mantap dengan penggantian Jembatan Mojorejo-Tapelan senilai Rp15,110 miliar.
Selain mobilitas, aspek keamanan warga di bantaran sungai juga diperkuat. Pembangunan pelindung tebing sungai di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan disiapkan anggaran Rp4,059 miliar, serta di Desa Ngaglik, Kecamatan Kasiman sebesar Rp3,1 miliar guna mencegah ancaman longsor yang selama ini menghantui warga.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa proyek-proyek ini masuk dalam kategori pengawasan khusus. Mengingat kompleksitas dan besarnya anggaran, proses pelaksanaannya akan dipantau langsung oleh APIP, UKPBJ, hingga KPK untuk memastikan kualitas dan transparansi.
"Kami ingin dampak pembangunan ini langsung dirasakan masyarakat. Saya meminta seluruh OPD terkait segera melakukan percepatan administrasi agar pengerjaan fisik dimulai tepat waktu," tegas Setyo Wahono. Minggu (29/3/2026).
Dengan komitmen ini, Pemkab Bojonegoro optimis pertumbuhan ekonomi akan melesat seiring dengan tersedianya fasilitas publik yang berkualitas dan infrastruktur yang semakin mantap hingga ke pelosok desa. (ain)
