TUBAN - Ketahanan energi Indonesia menghadapi tantangan besar. Di tengah pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, kebutuhan minyak nasional terus meningkat, sementara produksi dalam negeri masih berada jauh di bawah tingkat konsumsi.
Gambaran itu disampaikan Head of Communication, Relations & CID Pertamina EP (Pertamina Hulu Energi Zona 11), Wazirul Luthfi, saat menjelaskan dinamika industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia dalam kegiatan Sekolah Jurnalistik bertema Mobil Journalism : Fleksibilitas Jurnalistik di Era Konvergensi Media.
Dalam acara yang digelar di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tuban itu Luthfi, persoalan energi Indonesia ke depan bukan semata-mata tentang seberapa banyak minyak yang masih tersedia di dalam bumi, tetapi juga menyangkut kemampuan industri hulu meningkatkan produksi untuk mengejar kebutuhan nasional.
Ia menggambarkan, dengan proyeksi jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 288,3 juta jiwa, kebutuhan minyak diperkirakan sangat besar, mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari.
Di sisi lain, produksi minyak nasional saat ini berada di kisaran 600–610 ribu barel per hari. Artinya, terdapat kesenjangan sekitar 1 juta barel per hari antara kebutuhan dan produksi domestik.
“Kalau kebutuhan kita sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi hanya sekitar 600 sampai 610 ribu barel per hari, maka ada gap yang sangat besar,” demikian gambaran yang disampaikan Wazirul Luthfi.
Data pemerintah terbaru juga menunjukkan gambaran yang relatif sejalan. Kementerian ESDM mencatat rata-rata lifting minyak Indonesia pada 2025 sebesar 605,3 ribu barel per hari. Pada 2026, konsumsi BBM nasional disebut sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik sekitar 600 ribu barel per hari.
Kekurangan tersebut kemudian memaksa pemerintah untuk impor minyak mentah dari negara-negara lain. Dengan menggunakan ilustrasi harga minyak mentah US$70 per barel dan nilai tukar sekitar Rp17.500 per dolar AS, kebutuhan untuk menutup kekurangan sekitar 1 juta barel per hari mencapai sekitar Rp1,225 triliun per hari.
Angka tersebut merupakan ilustrasi nilai minyak mentah yang harus dibeli untuk menutup kekurangan 1 juta barel per hari, bukan angka resmi total biaya impor minyak Indonesia.
Jika dikalikan selama setahun, nilainya secara matematis mencapai sekitar Rp447 triliun. Besaran aktual tentu dapat berubah karena harga minyak, kurs, volume impor, kualitas minyak, serta komponen biaya perdagangan dan pengolahan.
‘’Di sinilah persoalan hulu migas menjadi sangat strategis. Minyak mentah yang diimpor tidak berhenti sebagai komoditas, tetapi selanjutnya harus diolah menjadi berbagai produk energi yang digunakan masyarakat dan industri,’’ tambahnya.
Sampai saat ini, Indonesia sendiri masih menghadapi ketergantungan terhadap pasokan minyak dari luar negeri. Kondisi tersebut membuat ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kilang mengolah minyak, tetapi juga oleh kemampuan sektor hulu menemukan cadangan baru dan mempertahankan produksi.
Karena itu, Luthfi menekankan, industri hulu migas memiliki posisi penting dalam menjawab tantangan tersebut. Sektor hulu merupakan titik awal rantai energi.Mulai dari eksplorasi, penemuan cadangan, pengembangan lapangan, hingga produksi minyak dan gas bumi.
Ketika produksi domestik tidak mampu mengikuti pertumbuhan konsumsi, Indonesia harus menutup kekurangannya melalui impor.
Karena itu, peningkatan produksi nasional menjadi pekerjaan strategis. Pemerintah saat ini bahkan menargetkan lifting minyak mencapai 900 ribu hingga 1 juta barel per hari pada 2028–2029.
“Artinya, tantangannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produksi dalam negeri, menemukan cadangan baru dan mengelola lapangan yang ada agar produksinya tetap optimal,” menjadi pesan penting dari paparan Luthfi.
Meski Indonesia sedang mendorong transisi energi, minyak diperkirakan belum serta-merta kehilangan perannya. Proyeksi energi Indonesia menunjukkan bahwa pada 2050 kebutuhan energi nasional tetap sangat besar.
Dalam salah satu proyeksi Kementerian ESDM, kebutuhan energi final 2050 berada pada kisaran 424,2–548,8 juta ton oil equivalent (MTOE) tergantung skenario yang digunakan.
Sementara itu, kebijakan energi nasional juga mengarahkan peningkatan peran energi baru dan terbarukan (EBT), sekaligus menurunkan ketergantungan terhadap minyak.
Dalam sasaran Kebijakan Energi Nasional yang pernah dirumuskan, penyediaan energi nasional ditargetkan mencapai 1.000 MTOE pada 2050, dengan kapasitas pembangkit listrik mencapai 430 GW dan konsumsi listrik per kapita sekitar 7.000 kWh.
Dengan demikian, masa depan energi Indonesia bukan semata-mata memilih antara minyak atau energi terbarukan. Tantangannya adalah memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi sambil secara bertahap melakukan diversifikasi sumber energi.
Pemerintah saat ini juga terus mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan serta diversifikasi energi. Kementerian ESDM, misalnya, menyebut program B50 sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap solar berbasis fosil, sementara pengembangan E50 juga mulai disiapkan.(ono/ss)
