BOJONEGORO - Ironi menyelimuti Bojonegoro, sebuah daerah yang mentereng dengan julukan Kota Migas dan predikat kabupaten kaya, namun nyatanya masih menyimpan potret ketimpangan yang kontras. Di tengah gelimang pendapatan daerah dari sektor energi, masih ada ratusan warga yang hidup dalam kegelapan tanpa akses energi dasar.
"Di 2026 masih ada 776 masyarakat belum tersambung listrik. Arahan bapak bupati harus tuntas tahun ini. Dan, teranggarkan Rp 2,7 miliar," ungkap Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah. Jum'at (6/3/2026).
Upaya mengejar ketertinggalan ini menjadi bagian dari peta jalan pengentasan kemiskinan yang lebih luas. Selain fokus pada elektrifikasi, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran fantastis untuk berbagai program pemberdayaan, mulai dari sektor peternakan melalui program Gayatri sebesar Rp 81,8 miliar dan domba kesejahteraan senilai Rp 28,6 miliar, hingga perbaikan hunian lewat program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp 34,6 miliar.
Bahkan, sektor ketahanan pangan keluarga juga disasar melalui program kolam lele keluarga (Kolega) yang anggarannya melonjak drastis menjadi Rp 3,1 miliar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Langkah konkret untuk menyalakan lampu di rumah-rumah warga kurang mampu pun mulai terlihat di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Proses penunjukan langsung telah berjalan, mencakup berbagai wilayah mulai dari Kecamatan Baureno hingga Tambakrejo. Distribusi anggaran konsolidasi sambungan listrik ini disebar ke berbagai titik strategis, seperti alokasi Rp 340,7 juta untuk wilayah Kasiman dan Padangan, hingga Rp 366,4 juta untuk Malo dan Purwosari.
Dengan anggaran miliaran rupiah yang kini mulai dikucurkan, Bojonegoro sedang berupaya membuktikan bahwa kekayaan migasnya tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar mampu menerangi sudut-sudut rumah warga.
