BOJONEGORO – Konferensi III Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bojonegoro yang digelar pada Rabu, 3 Desember 2025 di MCM Hotel and Resto, Jalan Pemuda, menjadi agenda pemilihan ketua PWI Bojonegoro masa bakti 2025–2028. Kegiatan ini dihadiri pengurus PWI Jawa Timur, pejabat daerah, serta puluhan anggota.
Ketua Panitia, Nurkozim, menyampaikan bahwa sebanyak 20 anggota menggunakan hak pilih, terdiri atas 11 anggota biasa dan 9 anggota muda. Dari proses penjaringan, muncul tiga bakal calon ketua: Sasmito Anggoro (SuaraBojonegoro.com), Andik Setyobudi (Radio Elshinta), dan Parto Sasmito (Nawacita.co).
Pemungutan suara berlangsung tertib dan sesuai mekanisme organisasi. Forum kemudian menetapkan Sasmito Anggoro sebagai Ketua PWI Bojonegoro periode 2025–2028.
Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, menegaskan bahwa pengurus baru harus lebih progresif, terutama dalam peningkatan kapasitas wartawan melalui pelatihan berkelanjutan.
"Peran PWI Bojonegoro sangat penting dalam pembangunan. Bojonegoro ini daerah istimewa, memiliki APBD besar, tapi sayangnya Silpa juga besar,” tegas Lutfil Hakim.
Ia turut menyoroti hubungan baik antara PWI Bojonegoro dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang salah satunya terlihat dari kehadiran Kepala Dinas Kominfo, Heri Widodo.
Konferensi ketiga ini sekaligus menjadi momentum penting bagi PWI Bojonegoro dalam menentukan arah organisasi dan menjaga proses regenerasi tetap berjalan sesuai aturan internal.
Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Heri Widodo, menekankan bahwa konferensi ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat profesionalisme dan marwah pers di daerah.
"PWI selama ini telah menjadi rumah besar bagi wartawan, tempat pembinaan etika, peningkatan kompetensi, serta penguatan integritas jurnalistik,” ujar Heri Widodo.
Ia mengingatkan bahwa tantangan pers di era digital semakin kompleks, mulai dari hoaks hingga polarisasi media sosial, sehingga wartawan dituntut semakin profesional dan teguh pada kode etik jurnalistik.
“Kami sangat menghargai kontribusi wartawan di Bojonegoro yang selama ini telah menjaga keseimbangan informasi sekaligus memberikan kritik konstruktif agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” tambah Heri. (ar/sam)
