BOJONEGORO – Awal tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali menggelar kegiatan Sapa Bupati, Senin (19/1/2026) siang.

Bertempat di Pendopo Malowopati, forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara langsung, sekaligus mendapatkan jawaban di tempat.

Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut dihadiri warga dari berbagai kecamatan. Beragam persoalan disampaikan, mulai dari pemasangan stiker keluarga miskin, data digital dan portal layanan publik, penerangan jalan umum (PJU), transparansi proyek infrastruktur, ketenagakerjaan, hingga persoalan sosial dan disabilitas.

Salah satu aspirasi disampaikan Fauzan, warga Desa Klepek, Kecamatan Kapas. Ia menyoroti kondisi jalan desa yang tergerus aliran anak Sungai Pacal sepanjang kurang lebih 50 meter dan hingga kini belum tertangani.

“Di desa kami jalannya tergerus anak Sungai Pacal, kurang lebih 50 meter. Kami berharap jalan tersebut bisa kembali hidup,” ujar Fauzan.

Fauzan juga berharap adanya peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT), baik melalui perbaikan maupun pengerasan, agar dapat menekan biaya angkut hasil pertanian.

Aspirasi lain datang dari Istain Manaf, warga Sidokumpul, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu. Ia menyoroti minimnya penerangan jalan umum dan jalan lingkungan, khususnya akses menuju Desa Wadang. Selain itu, ia juga mendorong peningkatan transparansi pemerintah di era digital.

“Kami juga mendorong transparansi pemerintah di era digital. Perlu adanya kanal aspirasi masyarakat, baik melalui media sosial maupun website,” tutur Istain Manaf.

Dalam forum yang sama, Sovia, perwakilan dari CV Emrald Karya Investama Bojonegoro, menyampaikan keluhan terkait sulitnya kontraktor lokal mendapatkan akses proyek fisik daerah meski telah memenuhi persyaratan administrasi.

“Di Bojonegoro tahun lalu ada ribuan paket pekerjaan. Namun kami yang sudah memiliki kelengkapan administrasi dan persyaratan lainnya justru kesulitan mendapatkan proyek. Bahkan, untuk bisa mengerjakan proyek disebut-sebut harus ada rekomendasi dari orang dalam,” ungkap Sovia.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat. Ia menegaskan bahwa Sapa Bupati memang dirancang sebagai ruang dialog dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Menurut Wahono, penguatan data digital menjadi salah satu prioritas Pemkab Bojonegoro yang saat ini terus dikembangkan dalam satu sistem terpadu atau “satu atap”. Terkait PJU, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah membuka ruang pengajuan dari pemerintah desa.

“Untuk masalah PJU, Pak Kades bisa mengajukan proposal kepada kami. Nanti akan kami telaah dan pasti akan kami tindak lanjuti,” kata Wahono.

Terkait aspirasi infrastruktur dan jalan usaha tani, Bupati Wahono menegaskan bahwa penanganan akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Ia juga memberikan instruksi langsung kepada jajaran camat dan kepala desa untuk menindaklanjuti sejumlah aduan warga.

Pada kesempatan tersebut, Bupati meminta Camat Kalitidu melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah Ibu Susana di Desa Talok yang diusulkan masuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu, Kepala Desa Klepek diminta berkoordinasi dengan camat terkait penanganan jalan longsor akibat terkikis aliran sungai.

“Kita selesaikan pelan-pelan, bertahap, sesuai kemampuan anggaran, termasuk juga Jalan Usaha Tani,” jelas Wahono.

Menanggapi keluhan kontraktor lokal, Wahono menegaskan komitmen Pemkab Bojonegoro untuk memberdayakan potensi lokal dengan tetap mengedepankan profesionalitas.

“Pada prinsipnya kami berkomitmen memberdayakan potensi lokal. Tetapi semuanya harus terukur dan profesional, baik dari sisi administrasi maupun peralatan. Soal isu orang dalam, sampai hari ini saya tidak pernah menjadi orang dalam bagi siapa pun,” tegas Wahono.

Selain itu, Bupati Wahono juga merespons aspirasi dari kelompok disabilitas netra. Pemkab Bojonegoro menyatakan komitmennya untuk mendukung keberadaan galeri disabilitas, membantu promosi produk, serta menyediakan alat pendukung guna meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas.

Menutup kegiatan Sapa Bupati, Wahono kembali menegaskan bahwa pemasangan stiker keluarga miskin merupakan bagian dari upaya pendataan langsung di lapangan guna memastikan data yang akurat.

“Tujuan akhirnya adalah membangun keluarga yang mandiri. Harapan kami, Bojonegoro menjadi kabupaten yang maju, bahagia, makmur, dan membanggakan,” pungkas Wahono. (sam)