BOJONEGORO – Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan menekan potensi kenaikan harga di pasaran.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan pentingnya koordinasi antarinstansi guna menjaga stabilitas pangan daerah.
“Kita harus memastikan stok kebutuhan pokok tetap aman dan harga terkendali. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan barang atau harus membayar lebih mahal,” ujarnya saat rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Selasa (4/11/2025).
Sementara itu, Staf Ahli Bupati, Sukaemi, menyebut Pemkab akan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Pertamina, distributor bahan pokok, dan pelaku usaha.
“Koordinasi ini penting untuk menjaga kelancaran distribusi dan mencegah kelangkaan di pasaran,” ucapnya.
Sebagai langkah nyata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro akan menggelar Operasi Pasar Murah (OPM).
“Kegiatan ini difokuskan pada beras, telur, dan minyak goreng dengan jadwal yang diatur agar menjangkau banyak wilayah,” jelasnya.
TPID juga akan melakukan pengawasan rutin terhadap harga di pasaran.
“Jika ditemukan harga melebihi ketentuan, kami tidak segan memberikan teguran atau rekomendasi pencabutan izin usaha,” kata Kepala Dinas Perdagangan.
Selain itu, Pemkab menggandeng PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap lancar.
“Kami berharap langkah ini dapat menjaga stabilitas ekonomi lokal, sehingga masyarakat Bojonegoro dapat merayakan Nataru dengan tenang tanpa terbebani kenaikan harga kebutuhan pokok,” tutup Nurul Azizah.
