BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” pada rumah keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai bagian dari verifikasi dan validasi data kemiskinan. Berdasarkan Data Kemiskinan Daerah (Damisda) Kabupaten Bojonegoro, jumlah KPM yang dipasang stiker mencapai 50.987 kepala keluarga (KK).
Namun, kebijakan tersebut tidak berjalan mulus di lapangan. Pemasangan stiker memicu beragam respons dari masyarakat. Sebagian mendukung langkah tersebut demi transparansi data bantuan sosial, namun tak sedikit pula yang mencibir dan mempertanyakan konsep serta urgensinya.
Sejumlah warganet menyampaikan kritik melalui media sosial. Akun Instagram @ArulAruza menilai pemasangan stiker kurang relevan jika bantuan yang diterima hanya berupa BPJS Kesehatan.
“Sakjane nek mung oleh bantuan BPJS kesehatan kui ora usah diwenehi stiker, soale ora ono sing iri nek masalah ngunu, lagian hampir semua warga Bojonegoro yo oleh bantuan BPJS kesehatan. Seng pasang stiker kui seng rupo duwik opo bantuan liyane sing nilaine ketok moto koyok PKH,” tulisnya.
Sementara itu, akun @Bejo juga mempertanyakan konsep kebijakan tersebut, khususnya bagi warga yang merasa tidak pernah menerima bantuan.
“Iki konsepe piye woo, bantuan ra tau entok duit/sembako lakok malah ditempeli stiker nginiki. Seng oleh malah gak ditempeli, jan-jane piye iki konsepe?” ungkapnya.
Di sisi lain, kebijakan ini juga mendapat dukungan dari warga. Antok, warga Kecamatan Temayang, menilai pemasangan stiker “Keluarga Miskin” justru dapat menjadi alat kontrol sosial agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Menurut saya pemasangan stiker ini bagus. Dengan begini pemberian bantuan dari pemerintah bisa terlihat, apakah sudah tepat sasaran atau belum. Kalau ada yang sebenarnya mampu tapi masih menerima bantuan, masyarakat juga bisa ikut mengawasi,” ujar Antok kepada suarasatu.com. Senin (5/1/2025).
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardianto, menegaskan bahwa pemasangan stiker masih dalam tahap proses dan bertujuan untuk memastikan keakuratan data.
“Masih proses. Pemasangan stiker ini memang untuk verifikasi dan validasi data di lapangan sekaligus sebagai wujud transparansi,” jelasnya.
Agus menyampaikan, data yang digunakan sebagai dasar pemasangan stiker bersumber dari Damisda semester I tahun 2025. Ia menekankan bahwa data kemiskinan bersifat dinamis dan akan terus diperbaiki secara bertahap.
“Data kemiskinan ini bersifat dinamis sehingga secara bertahap bisa diperbaiki dan diverifikasi ulang. Ke depan nanti kita sinkronkan dengan DTSEN. Harapannya ke depan bisa lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
Pemkab Bojonegoro berharap melalui proses verifikasi ini, penyaluran bantuan sosial ke depan dapat semakin akurat dan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan. (sam)
