BOJONEGORO – Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro terus menggalakkan upaya pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC) melalui kampanye Temukan dan Obati Sampai Sembuh (TOSS) TBC yang digelar di Alun-alun Bojonegoro saat Car Free Day (CFD), Minggu (9/11/2025).
Kegiatan kampanye dikemas meriah dan edukatif dengan senam BMM, zumba bersama, skrining TBC, cek kesehatan gratis, hingga hiburan rakyat. Dalam kesempatan itu, Dinkes juga memberikan apresiasi kepada para kader kesehatan yang aktif mendukung penanganan TBC di tingkat masyarakat.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan, pemerintah daerah menargetkan Bojonegoro bebas TBC pada 2026 mendatang.
“Ini menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan di masing-masing puskesmas. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjamin pengobatan TBC dapat diakses masyarakat secara gratis,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Ninik Susmiati menjelaskan bahwa TBC masih menjadi persoalan kesehatan serius, baik secara nasional maupun global. Indonesia saat ini menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus tertinggi, yakni mencapai 1,9 juta jiwa dengan angka kematian sekitar 125 ribu orang per tahun atau setara 14 kematian setiap jam.
Menurut Ninik, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan penuntasan TBC sebagai salah satu program prioritas nasional.
Di Bojonegoro sendiri, berdasarkan data Dinas Kesehatan hingga Oktober 2025, telah ditemukan 2.366 kasus TBC atau 78 persen dari target penemuan kasus Kementerian Kesehatan RI. Dari jumlah itu, 2.140 pasien atau 90 persen telah menjalani pengobatan, dengan tingkat keberhasilan mencapai 98 persen atau 2.308 kasus.
“Tantangan utama yang masih dihadapi adalah stigma di masyarakat. Padahal, TBC merupakan penyakit menular yang bisa sembuh jika penderita patuh menjalani pengobatan hingga tuntas,” jelasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Bojonegoro, jajaran asisten, perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro, Kemenag, para kepala OPD, kepala puskesmas, organisasi profesi kesehatan seperti IDI, PGDI, IBI, PPNI, IAI, serta berbagai organisasi kemasyarakatan dan tamu undangan lainnya.
