BOJONEGORO – Rendahnya serapan beasiswa pendidikan tinggi di Kabupaten Bojonegoro kembali disorot kalangan mahasiswa. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bojonegoro mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro, Kamis (22/1/2026), untuk mendesak evaluasi kebijakan beasiswa yang dinilai belum berjalan optimal.
Audiensi tersebut dihadiri Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar, Wakil Ketua DPRD Mitroatin, Ketua Komisi C DPRD Ahmad Supriyanto, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro M. Anwar Mukhtadlo.
Dalam forum itu, PC PMII Bojonegoro menyampaikan empat rumusan masalah utama yang dinilai menghambat akses mahasiswa terhadap beasiswa pendidikan tinggi. Persoalan tersebut meliputi rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi, minimnya penyerapan beasiswa, belum jelasnya mekanisme ikatan kontribusi penerima beasiswa kepada daerah, serta lemahnya evaluasi dan pengawasan kebijakan beasiswa.
Selain itu, PMII juga menyoroti lemahnya sosialisasi program beasiswa hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Kondisi ini dinilai menyebabkan banyak mahasiswa dan masyarakat tidak mengetahui adanya program beasiswa yang disediakan pemerintah daerah.
Ketua Umum PC PMII Bojonegoro, Moh. Bahrul Hikam, menyebut persoalan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan sistem pendaftaran, tetapi juga distribusi informasi yang belum merata.
“Masih banyak mahasiswa dan orang tua yang tidak mengetahui adanya program beasiswa ini,” ujar Bahrul Hikam kepada suarasatu.com, Kamis (22/1/2026).
Ia menambahkan, lemahnya sosialisasi di tingkat bawah semakin diperparah dengan keterbatasan literasi digital masyarakat serta waktu pendaftaran yang singkat.
“Ketika informasi tidak sampai ke bawah dan masyarakat masih gaptek, akses mahasiswa terhadap beasiswa otomatis tertutup,” kata Bahrul.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat program beasiswa tidak tepat sasaran dan gagal meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bojonegoro.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro M. Anwar Mukhtadlo menjelaskan bahwa saat ini struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan sudah tidak lagi beroperasi.
“UPTD di tingkat kecamatan saat ini memang sudah tidak ada,” ujar Anwar Mukhtadlo.
Meski demikian, Anwar menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti masukan dari mahasiswa terkait lemahnya sosialisasi program beasiswa.
“Kami akan membahas dan mengkaji lebih lanjut persoalan ini agar ke depan penyampaian informasi bisa lebih efektif,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar menegaskan bahwa DPRD membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa. Ia memastikan pengawasan terhadap kebijakan beasiswa akan terus diperkuat.
“Tidak boleh ada mahasiswa berprestasi atau kurang mampu di Bojonegoro yang tertinggal hanya karena persoalan informasi dan teknis,” ujar Abdulloh Umar.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menambahkan, keterlibatan mahasiswa dalam perencanaan kebijakan dan anggaran perlu diperluas agar program beasiswa benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“Mahasiswa perlu dilibatkan, terutama dalam proses penyusunan perencanaan anggaran bersama dinas terkait,” pungkas Ahmad Supriyanto. (hil/sam)
