BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Sosial menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kapasitas Sosial Ekonomi Program Keluarga Harapan (PKH).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Senin (10/11/2025), di Ruang Partnership Lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro.
Rakor yang berlangsung selama dua hari, 10–11 November 2025 ini diikuti sekitar 150 peserta, terdiri dari enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, 28 camat, 28 kepala desa, serta 209 pendamping PKH.
Adapun narasumber yang hadir berasal dari Direktorat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos RI), Pusat Data dan Informasi Kemensos (Pusdatin), serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, Salman Bin Siregar.
Kegiatan ini berfokus pada Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) menuju Graduasi Mandiri bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, dengan tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan memutus ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menekankan pentingnya evaluasi dan sinkronisasi data kemiskinan dan penerima PKH. Ia menyoroti adanya kenaikan jumlah KPM PKH dari 56.515 pada tahun 2024 menjadi 57.303 pada tahun 2025, yang menurutnya perlu dikaji lebih dalam.
“Yang paling penting adalah mengubah mindset penerima manfaat. Tugas pendamping adalah bagaimana mentransformasi KPM agar menjadi mandiri. Dari yang tadinya penerima manfaat, menjadi masyarakat yang mampu berdiri sendiri,” tegas Bupati Wahono.
Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tahun 2025, jumlah KPM PKH tercatat 55.028 keluarga yang tersebar di seluruh kecamatan. Namun, jumlah KPM yang telah tergraduasi mandiri baru mencapai 214 keluarga. Angka ini menjadi tantangan bagi seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas program pendampingan.
Melalui rakor ini, Pemkab Bojonegoro berharap terbangunnya sinergi dan kesepahaman antar-stakeholder dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, sekaligus mendorong lahirnya keluarga-keluarga mandiri dan produktif.
“Kolaborasi multipihak harus terus diperkuat agar manfaat program ini bisa dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat,” tutup Bupati Wahono.
