BOJONEGORO – Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri kegiatan Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama pilar-pilar sosial, seluruh camat, dan kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro.
Kegiatan yang digelar di Pendopo Malowopati, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (21/1/2026), tersebut juga dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Kapolres Bojonegoro, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, serta Kasdim setempat.
Dalam arahannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa DTSEN menjadi dasar utama pemerintah dalam menyusun kebijakan perlindungan sosial, khususnya penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
“DTSEN adalah satu data terpadu yang menjadi rujukan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah hingga desa untuk memastikan data yang disajikan benar-benar akurat,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, akurasi dan pemutakhiran data secara berkala sangat penting untuk meminimalisir kesalahan sasaran penerima bantuan serta memastikan keadilan sosial bagi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam kesempatan yang sama berpesan kepada seluruh kepala desa agar berpegang pada data dalam penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Saya berpesan kepada kepala desa, penyaluran bansos harus mengacu pada data, bukan karena suka atau tidak suka. Data menjadi kunci agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” tegas Wahono.
Wahono juga menegaskan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini didasari oleh Instruksi Presiden (Inpres) yang mengamanatkan penyusunan program berbasis data, khususnya DTSEN.
“Ada Inpres yang mendasari kami untuk bekerja berbasis data, dan DTSEN menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wahono mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat di Kabupaten Bojonegoro merupakan hasil pemanfaatan DTSEN, khususnya dari kelompok masyarakat pada desil 1 dan desil 2.
“Sekolah Rakyat di Bojonegoro ini lahir dari DTSEN, terutama untuk masyarakat pada desil 1 dan desil 2, agar mereka mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik,” pungkasnya.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bojonegoro memiliki pemahaman yang sama terkait DTSEN sebagai basis utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial yang adil dan tepat sasaran. (sam)
