BOJONEGORO – Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Edi Susanto memimpin Forum Sinergi dan Evaluasi di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini diikuti seluruh jajaran Dinsos dengan fokus pada evaluasi penyerapan anggaran tahun 2025 serta penekanan pentingnya akurasi data kemiskinan agar program penanggulangan tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, melaporkan bahwa hingga 31 Oktober 2025, realisasi anggaran Dinsos telah mencapai Rp111,5 miliar dari total pagu Rp169,7 miliar, atau 65,69%. Pihaknya menargetkan hingga akhir tahun penyerapan dapat mencapai 72%.
Realisasi tersebut difokuskan pada sejumlah program Bantuan Sosial (Bansos), di antaranya BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta persiapan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) dan Bansos Kemiskinan Ekstrem menjelang akhir tahun.
Dalam forum tersebut, Wabup dan Sekda menyoroti tantangan utama penanganan kemiskinan, yaitu belum sinkronnya data antara pemerintah daerah dan pusat. Sekda Edi Susanto menyebut adanya perbedaan signifikan antara Data Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).
“Kami harapkan intervensi program harus mengacu pada satu data. Jika data DAMISDA tidak sama dengan DTSEN, maka perlu diverifikasi lapangan. Hal ini demi memastikan program pengetasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran,” ujar Edi Susanto.
Wabup Nurul Azizah menambahkan bahwa sejumlah program Dinsos, termasuk pemasangan stiker Keluarga Pra Sejahtera, telah siap diluncurkan.
“Semua program penanganan kemiskinan harus didukung oleh data yang valid agar target penurunan angka kemiskinan tercapai,” tegasnya.
Terkait rencana anggaran tahun 2026, Wabup mengungkapkan adanya proyeksi penurunan Dana Transfer Pusat (TKD) yang berdampak pada Pendapatan Daerah, dari Rp7,8 triliun pada 2025 menjadi Rp5,8 triliun pada 2026.
“Maka ini dilakukan penyesuaian. Yang penting dalam penyesuaian untuk 2026, jangan sampai mengotak-atik program prioritas yang sudah ditetapkan, terlebih lagi terkait dengan pengentasan kemiskinan,” jelas Nurul Azizah.
Melalui forum sinergi dan evaluasi ini, Pemkab Bojonegoro berharap target penyerapan anggaran Dinsos 2025 dapat tercapai maksimal, sekaligus mendorong sinkronisasi data DAMISDA dan DTSEN agar intervensi program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, arah kebijakan dan perencanaan anggaran 2026 diharapkan semakin strategis untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
