MAGELANG - Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar, resmi mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2026 yang digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI ini menjadi ajang penggemblengan bagi para pimpinan legislatif di seluruh Indonesia.
Abdullah Umar terpantau sudah tiba di Lembah Tidar sejak Selasa (14/4/2026) untuk mengikuti rangkaian acara yang berlangsung intensif selama lima hari, yakni 15-19 April 2026.
Berdasarkan surat resmi Lemhannas RI Nomor: B/1017/08/29/19/SET yang ditandatangani atas nama Gubernur Lemhannas RI oleh Deputi Kebangsaan, Mayjen TNI R. Djadjang Selamet, kegiatan ini bersifat sangat penting.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa seluruh Ketua DPRD tingkat Provinsi, Kota, maupun Kabupaten wajib hadir secara langsung. Kehadiran tidak dapat diwakilkan oleh wakil ketua maupun pejabat lainnya.
Selama di Akmil, para peserta tidak hanya duduk diam. Mereka dijadwalkan menerima pembekalan langsung dari Presiden RI dan jajaran menteri kabinet. Fokus utamanya adalah menyelaraskan visi daerah dengan arah pembangunan nasional.
Materi yang diberikan meliputi Penguatan ideologi dan peran legislatif. Strategi menghadapi tantangan pangan dan energi global.Penyelarasan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD.
Uniknya, kursus ini menggunakan pendekatan terpadu. Para pimpinan daerah ini harus mengikuti ritme kedisiplinan ala militer, mulai dari apel pagi hingga diskusi kelompok yang padat di kawasan Glamping Borobudur Internasional Golf, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 1, Magelang.
"Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran yang sangat strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, sekaligus menyamakan perspektif dalam menjalankan fungsi DPRD di daerah," ujar Abdullah Umar kepada suarasatu.com. Rabu (15/4/2026).
Umar menambahkan, momentum ini juga di manfaatkan untuk membangun jejaring nasional dengan pimpinan DPRD dari wilayah lain.
"Melalui forum ini, kami bisa saling berbagi pengalaman dan membangun sinergi antar Ketua DPRD se-Indonesia, sehingga kebijakan di daerah bisa lebih selaras dengan pusat," imbuhnya.
Sementara itu, pentingnya acara ini juga terlihat dari daftar para jajaran top pemerintahan, mulai dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur Lemhannas, hingga Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Hal ini menandakan bahwa output dari kursus ini akan dipantau langsung oleh pusat sebagai rapor kesiapan pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas dan pembangunan nasional. (ain)
