BOJONEGORO - Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdulloh Umar menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) Kabupaten Bojonegoro yang bertolak ke Jakarta untuk menuntut pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Puluhan guru madrasah swasta ini dinilai layak mendapatkan keadilan dan peningkatan kesejahteraan dari pemerintah pusat.
"Kami berharap perjuangan bapak dan ibu guru membuahkan hasil yang baik demi peningkatan kesejahteraan guru madrasah," ujar Abdulloh Umar saat melepas keberangkatan rombongan FGSNI di halaman Gedung DPRD Bojonegoro, Selasa (19/5/2026).
Sebanyak 50 guru yang tergabung dalam FGSNI Kabupaten Bojonegoro ini berangkat ke Jakarta menggunakan armada bus untuk bergabung dengan guru swasta dari seluruh Indonesia. Mereka akan menghadiri acara 'Silaturahmi Akbar Guru Madrasah Swasta Indonesia' sekaligus menggelar audiensi dengan DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
Selain Abdulloh Umar, Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Moch. Choirul Anam juga turut hadir melepas rombongan "Guru Siaga" tersebut. Choirul Anam menilai penataan anggaran di tingkat pusat tidak boleh mengorbankan kesejahteraan guru di daerah.
Dalam aksinya ke ibukota, para guru turut membawa sejumlah spanduk berisi kritik tajam dan tuntutan kepada pemerintah pusat. Beberapa spanduk yang diusung bertuliskan "Hapus Diskriminasi Antara Guru Negeri dan Swasta" serta tuntutan agar kesejahteraan guru madrasah swasta dialokasikan melalui APBN.
Tidak hanya itu, kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang gencar dijalankan pemerintah juga tak luput dari sorotan. Hal ini terlihat dari spanduk yang menyuarakan sentilan dengan tulisan "Pekerja MBG Diutamakan, Guru Terabaikan".
Ketua FGSNI Kabupaten Bojonegoro Moh. Burhanudin mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan bentuk perjuangan nyata bagi guru madrasah swasta yang selama ini merasa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah terlalu fokus pada pelaksanaan Program MBG sehingga isu kesejahteraan guru madrasah semakin tersisih.
"Kami ke Jakarta membawa misi besar. Kami ingin pemerintah pusat melihat secara objektif bahwa di tengah besarnya anggaran Program MBG, kesejahteraan guru madrasah juga membutuhkan perhatian dan regulasi yang adil," tegas Burhanudin.
FGSNI mendesak agar pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak kepada guru madrasah swasta karena negara tidak boleh mengabaikan hak dasar tenaga pendidik di daerah. Setelah menggelar doa bersama di halaman Gedung DPRD Bojonegoro, armada bus yang membawa rombongan langsung bertolak menuju Jakarta. (ss)
