BOJONEGORO - Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Bojonegoro mengungkapkan data terkini mengenai keberadaan Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) di wilayahnya.
Hingga saat ini, tercatat sedikitnya 133 SPPG telah berdiri dan tersebar di 26 kecamatan. Dari total tersebut, sebanyak 123 unit terpantau sudah beroperasi, 9 unit belum beroperasi, 1 unit tutup sementara, dan 29 unit lainnya masih dalam proses pendampingan intensif.
Dalam rapat evaluasi bersama DPRD Bojonegoro, Dinkes membeberkan sejumlah temuan krusial terkait legalitas dan standar kelayakan. Diketahui terdapat 18 SPPG yang belum mengajukan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). Secara teknis, baru 84 unit yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), namun hanya 80 unit yang telah memegang dokumen fisik SLHS.
Kondisi yang lebih mengkhawatirkan menunjukkan adanya 23 unit berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam proses rekomendasi Dinkes, namun tetap nekat beroperasi.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinkes Bojonegoro, Ninik Susmiati, menyatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan operasional dapur tersebut secara mandiri.
"Kami tidak punya wewenang menghentikan dapur tersebut, kecuali BGN (Badan Gizi Nasional). Kami sudah melaporkan ke pusat namun masih menunggu respons," ungkapnya pada Kamis (5/3/2026).
Selain masalah perizinan, kompetensi tenaga kerja di sektor ini juga menjadi sorotan. Dari total 5.696 penjamah pangan, hanya 3.825 orang yang telah mengikuti dan memiliki sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan (PKP). Guna mengatasi tumpang tindih masalah ini, DPMPTSP dan Dinas Kesehatan kini tengah memacu verifikasi terhadap 115 berkas pengajuan SLHS demi menjamin standar keamanan pangan bagi warga.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, merespons temuan ini dengan mengundang seluruh pengelola SPPG dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk evaluasi menyeluruh. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar program strategis presiden ini berjalan optimal.
"Kita mengundang SPPG se-Bojonegoro demi mengawal program ini. Harus ada perbaikan menu ke depan agar kasus yang sempat viral tidak terulang kembali," tegas Supriyanto. (red)
