BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memproyeksikan belanja daerah mencapai Rp5,08 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Angka belanja yang melebihi proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp4,49 triliun tersebut memicu defisit anggaran hingga Rp594,88 miliar yang rencananya akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan.
Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2027 tersebut disampaikan secara resmi oleh Pemkab Bojonegoro dalam rapat paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Langkah ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Pihak Pemkab Bojonegoro mengakui bahwa penyusunan RAPBD 2027 dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat akibat penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya Pendapatan Daerah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menetapkan prioritas belanja, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan setiap rupiah dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan arah kebijakan utama dan prioritas anggaran tahun 2027 yang berfokus pada sembilan sektor strategis.
"Pertama, pembangunan kualitas sumber daya manusia. Kedua, peningkatan layanan kesehatan. Ketiga, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan peningkatan kualitas keluarga. Kelima, pembangunan konektivitas dan tata wilayah. Keenam, pengembangan potensi ekonomi berkelanjutan. Ketujuh, pembangunan lingkungan hidup serta ketangguhan bencana dan perubahan iklim. Kedelapan, pengembangan wisata, prestasi olahraga dan pemberdayaan pemuda. Kesembilan, pemajuan seni budaya daerah," tegas Setyo Wahono.
Selain sembilan prioritas pembangunan tersebut, Pemkab Bojonegoro juga menetapkan sejumlah target indikator makro ekonomi untuk tahun 2027, yakni pertumbuhan ekonomi non-migas diperkirakan 6,38%, tingkat inflasi 2,46%, tingkat pengangguran terbuka 4,05%, tingkat kemiskinan 9,8%, serta Indeks Gini sebesar 0,272.
Menutup rapat paripurna tersebut, pihak eksekutif menyampaikan harapan besar kepada seluruh jajaran legislatif agar pembahasan RAPBD 2027 dapat berjalan lancar.
"Dengan diserahkannya nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027, kita berupaya melanjutkan kerja nyata yang membawa manfaat bagi pemajuan daerah, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kami sebagai eksekutif penyelenggara pemerintah di daerah berharap RAPBD ini dapat segera dibahas dan mendapat persetujuan dari bapak/ibu anggota dewan yang terhormat selaku mitra dari unsur legislatif," pungkasnya.
(Hil/ss)
