BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) menggelar dua kegiatan pelatihan strategis, yakni Pelatihan Pengelolaan Data Spasial dan Pengisian Geoportal Daerah, serta Pelatihan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Bonero Bojonegoro ini diikuti lebih dari 100 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan diselenggarakan selama lima hari, mulai 3 hingga 7 November 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai langkah nyata menuju transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.
“Teknologi berkembang sangat cepat, dan pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan akurat melalui layanan digital. SPBE menjadi bagian penting dari pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” ujar Bupati.
Pelatihan pengelolaan data spasial bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis ASN dalam mengelola data sektoral yang akan diintegrasikan ke dalam Geoportal Kabupaten Bojonegoro. Melalui kegiatan ini, setiap OPD diharapkan dapat menghasilkan minimal satu set data spasial sektoral serta berkomitmen memperbarui data secara berkelanjutan.
Sementara itu, pelatihan manajemen SPBE difokuskan pada peningkatan kompetensi dan literasi digital ASN guna memperkuat pemahaman terhadap pentingnya integrasi Satu Data antara pemerintah pusat dan daerah. Peserta juga diharapkan mampu menyusun rencana aksi penerapan SPBE sesuai kebutuhan instansi masing-masing.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM). Materi yang diberikan mencakup pengantar sistem informasi geografis, manajemen data sektoral, transformasi digital berbasis data, manajemen risiko dan perubahan, hingga praktik terbaik penerapan SPBE.
Bupati Bojonegoro menegaskan pentingnya hasil pelatihan ini sebagai dasar peningkatan kualitas layanan publik di era digital.
“Semua informasi kini berbasis digital. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.
