BOJONEGORO — Sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro dilanda krisis air bersih akibat musim kemarau panjang yang diperparah oleh fenomena El Nino serta penurunan tutupan vegetasi. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan langkah mitigasi dan distribusi air bersih terus digenjot untuk membantu warga terdampak.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, sejak awal September ini telah menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk bergerak cepat menangani krisis air bersih tanpa terhalang birokrasi yang berbelit. Pada periode tersebut, tercatat 72 desa terdampak, dengan 15 di antaranya masuk kategori sangat mendesak karena minimnya sumber mata air andalan.
“Ketika berbicara untuk masyarakat, jangan berkutat pada administrasi. Apabila terdapat kendala administratif, harus segera dicarikan jalan keluar melalui koordinasi dan kajian yang tepat sehingga kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi,” tegas Nurul Azizah, Selasa (22/9/2026).
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Heru Wicaksi, menyatakan pihaknya langsung menerjunkan tim untuk melakukan pemetaan, asesmen, serta mengirimkan pasokan air bersih ke titik-titik yang membutuhkan.
“Untuk wilayah yang mengalami kekeringan, kami melakukan asesmen dan distribusi air bersih sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Heru Wicaksi.
Berdasarkan data BPBD, puncak kemarau 2026 diprediksi terjadi pada Agustus hingga September, dengan total potensi wilayah rawan kekeringan mencapai sekitar 93 desa. Kondisi ini sejalan dengan prakiraan BMKG yang menyebutkan bahwa musim kemarau tahun ini cenderung lebih kering dan lebih panjang dari kondisi normal akibat pengaruh El Niño yang aktif sejak akhir Mei lalu.
Selain faktor cuaca, aspek lingkungan turut memengaruhi kerentanan wilayah. Data Global Forest Watch (GFW) mencatat adanya kehilangan tutupan pohon seluas 5.080 hektare di Bojonegoro sepanjang periode 2001-2024. Kendati bukan berarti seluruhnya merupakan lahan gundul, berkurangnya vegetasi berkayu ini dinilai berdampak langsung pada kemampuan tanah dalam menahan air hujan dan menjaga kelembapan.
Dampak kekeringan ini juga membayangi sektor pertanian. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Bojonegoro sebelumnya memprediksi potensi ancaman kekeringan dapat berdampak pada sekitar 10.000 hektare lahan pertanian di wilayahnya.
Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, Pemkab Bojonegoro mengintensifkan pembangunan dan normalisasi embung serta waduk, pembersihan saluran pembuang, hingga perluasan jaringan irigasi. BPBD juga mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih agar segera melapor melalui pemerintah desa agar penanganan dan distribusi dapat segera disalurkan.
(ar/ss)
