BOJONEGORO - Operasi rokok ilegal dan barang kena cukai tanpa izin resmi digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama tim gabungan di kawasan Kecamatan Baureno, Selasa (23/6/2026). Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk sinergi untuk menekan peredaran barang ilegal yang berpotensi merugikan negara sekaligus masyarakat.
Kegiatan yang diawali dengan apel bersama di halaman Kantor Kecamatan Baureno ini melibatkan sedikitnya 30 personel. Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Kantor Bea dan Cukai, TNI, Polri, Polisi Militer, Kejaksaan Negeri, serta tim Bagian Perekonomian Pemkab Bojonegoro tersebut langsung bergerak menyisir toko-toko di wilayah setempat. Untuk memaksimalkan penyisiran, personel di lapangan dibagi menjadi tiga tim.
Plt Kepala Satpol PP Bojonegoro Masirin, melalui Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Yoppy Rahmat Wijaya menjelaskan bahwa operasi ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola perdagangan yang tertib, sehat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Ini juga sarana edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif peredaran barang kena cukai ilegal," kata Yoppy saat memberikan keterangan tertulis, Selasa (23/6/2026).
Pihak Pemkab Bojonegoro juga menekankan bahwa keberadaan barang kena cukai ilegal tidak hanya mengurangi penerimaan negara. Dampak buruk lainnya adalah berpotensi merugikan para pelaku usaha yang selama ini sudah menjalankan bisnisnya secara legal dan taat aturan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dinilai sangat penting demi meningkatkan kepatuhan regulasi.
Melalui dukungan dari berbagai instansi terkait ini, diharapkan peredaran barang kena cukai ilegal di Kabupaten Bojonegoro dapat ditekan seminimal mungkin. Kondisi tersebut dinilai krusial demi menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan sehat bagi masyarakat.
Pemkab Bojonegoro berharap, lewat langkah preventif dan penindakan yang dilakukan secara berkelanjutan ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan di bidang cukai bisa semakin meningkat. Pada akhirnya, kepatuhan ini diharapkan mampu mendukung roda pembangunan daerah yang berkelanjutan. (ain)
