Bojonegoro — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh jajaran kepolisian di daerah. Kali ini, Polres Bojonegoro sukses keluar sebagai yang terbaik dalam pengelolaan keuangan negara dan berhak menyabet Peringkat I Satuan Kerja dengan Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Besar.
Penghargaan bergengsi dari Kementerian Keuangan tersebut diberikan langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Bojonegoro untuk penilayan kinerja Semester I Tahun 2026. Berdasarkan Keputusan Kepala KPPN Tipe A2 Bojonegoro Nomor KEP-67/KPN.1612/2026, Polres Bojonegoro memimpin di posisi puncak kategori pagu DIPA besar setelah mengantongi total nilai impresif sebesar 107,66.
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Tipe A2 Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, kepada Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty di Mapolres.
Capaian tersebut diraih berkat keberhasilan institusi kepolisian setempat dalam memenuhi berbagai indikator penilaian yang ketat. Mulai dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), penggunaan Cash Management System (CMS), ketepatan waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara, hingga penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Menanggapi prestasi tersebut, Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel yang telah menunjukkan profesionalisme dalam mengelola anggaran negara secara transparan dan akuntabel.
"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Kami berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan anggaran agar mampu mendukung pelaksanaan tugas kepolisian serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar AKBP Yenni Diarty kepada awak media, Senin (10/8/2026).
Lebih lanjut, AKBP Yenni menekankan bahwa pengelolaan anggaran yang tertib bukan sekadar pemenuhan administrasi semata. Lebih dari itu, tata kelola keuangan yang optimal merupakan fondasi krusial untuk memastikan seluruh program kerja, pelayanan publik, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga penegakan hukum dapat berjalan secara maksimal. (hil/ss)
