BOJONEGORO – Pembangunan Bendungan Karangnongko yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Bojonegoro menghadapi ancaman keterlambatan serius.
Hingga awal April 2026, progres fisik proyek ini baru mencapai 36,75 persen, memaksa target penyelesaian yang semula dijadwalkan tahun ini mundur jauh hingga tahun 2030.
Penyebab utama tersendatnya proyek ini adalah kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah serta kendala dalam pembebasan lahan, khususnya pada lahan Tanah Kas Desa (TKD), Fasilitas Umum , dan Fasilitas Sosial.
Kepala Desa Ngelo, Tri Maryono, menyampaikan keprihatinannya atas perubahan target yang terus bergeser. Ia mengungkapkan bahwa semula bendungan ini ditargetkan selesai pada Desember 2026, namun kemudian mundur ke 2028, dan kini terancam hingga 2030.
"Dengan kondisi sekarang, belum tentu 2030 sudah selesai," ungkap Tri Maryono, Kamis (9/4/2026).
Selain masalah anggaran, ketidakpastian hukum terkait lahan juga menjadi sorotan. Kepala Desa Kalangan, Kecamatan Margomulyo, Kasmani, membeberkan bahwa pelaksanaan teknis pembebasan lahan kini kehilangan payung hukum karena masa berlaku Penlok yang telah kedaluwarsa.
"Perpanjangan penlok itu hanya setahun sekali dan sekarang sudah habis. Tinggal beberapa bulan, tapi sampai April ini belum ada informasi lagi," jelas Kasmani.
Minimnya informasi dari pemerintah pusat maupun daerah membuat warga terdampak berada dalam posisi sulit. Pemerintah desa sebenarnya telah berupaya proaktif meminta kepastian. Pada 19 Februari 2026, pihak desa telah mengirimkan surat resmi kepada Bupati Bojonegoro. Surat tersebut memuat poin penting terkait nasib warga, antara lain kejelasan skema relokasi warga terdampak.Pendataan lahan yang hingga kini belum teridentifikasi. Penerbitan sertifikat untuk sisa tanah milik warga. Proses pelepasan Tanah Kas Desa (TKD). Namun, upaya komunikasi sejauh ini belum membuahkan hasil.
"Sampai kini, surat tersebut belum mendapat tanggapan resmi. Kondisi ini pun memicu kekhawatiran di kalangan warga terdampak proyek," pungkas Kasmani.
Hingga berita ini diturunkan, warga di wilayah terdampak masih menunggu langkah nyata pemerintah agar pembangunan bendungan yang digadang-gadang mampu mendongkrak sektor pertanian ini tidak terus-menerus menjadi proyek yang terbengkalai. (ain)
