BOJONEGORO - Sekitar seribu orang yang mengatasnamakan Paguyuban Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jalan Veteran, Senin (22/6/2026). Massa aksi datang membawa sound system yang dibunyikan keras menggelegar, coretan poster, hingga diwarnai aksi berjoget saat lagu 'Mas Bahlil Ganteng' didendangkan.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan lima tuntutan terkait keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Koordinator Paguyuban Relawan MBG, Heli Supangat, menegaskan bahwa program ini merupakan hak dasar anak-anak Indonesia untuk menekan angka malnutrisi serta stunting. Namun, mereka juga mendesak agar tata kelolanya segera diaudit demi mencegah adanya penyelewengan.
Massa mendesak aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan, untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program. Selain itu, mereka meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi rantai pasok bahan pangan dan pengelolaan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta mendorong keterlibatan masyarakat dan mahasiswa dalam pengawasan.
”Tolong perjuangkan kami, sampaikan tuntutan kami sampai ke pemerintah pusat,” tegas Heli Supangat dalam orasinya di hadapan anggota dewan.
Aksi massa ini langsung ditemui oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD Bojonegoro, di antaranya Wakil Ketua I Sahudi, Wakil Ketua III Hj. Mitroatin, Ketua Komisi B Sally Atyasasmi, serta anggota AKD Sudiyono. Para wakil rakyat ini langsung menandatangani lembar pernyataan sikap yang disodorkan oleh massa aksi dan berjanji akan langsung meneruskannya ke tingkat pusat.
”Kami DPRD Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bapak Abdulloh Umar siap memfasilitasi, hari ini juga akan kami kirim ke Pemerintah Pusat,” ujar Wakil Ketua III DPRD Bojonegoro, Hj. Mitroatin saat menenangkan massa.
Perwakilan pengunjuk rasa kemudian diterima untuk berdialog lebih lanjut di Ruang Manggala II gedung DPRD Bojonegoro. Usai pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar, menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat Bojonegoro agar program prioritas pemerintah ini bisa dievaluasi demi kebaikan bersama.
"Aspirasi masyarakat Bojonegoro ini akan kami teruskan ke pemerintah pusat dan DPR RI, agar ditindaklanjuti untuk diperbaiki," kata Abdullah Umar usai menerima perwakilan pengunjuk rasa.
Umar menjelaskan, selain meminta pelibatan publik dalam pengawasan dan standardisasi, serta penindakan hukum oleh APH jika ada indikasi korupsi, program MBG ini sebenarnya memberikan dampak positif yang besar di daerah. Di wilayah Bojonegoro sendiri, program MBG terbukti mampu menyerap tenaga kerja lokal serta menggerakkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Sebagai langkah konkret di tingkat daerah, DPRD Bojonegoro berencana segera mengadakan konsolidasi dengan pemerintah kabupaten setempat, organisasi perangkat daerah (OPD), dan SPPG agar pelaksanaan program MBG ke depan bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Setelah dialog usai, koordinator aksi Heli Supangat meminta seluruh peserta aksi untuk membubarkan diri. Massa pun bubar dengan tertib dan kondusif di bawah pengawalan ketat dari aparat Polres Bojonegoro. (hil)
