BOJONEGORO - Pembangunan jembatan program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Bojonegoro, menuai protes keras dari warga. Proyek senilai Rp 2,1 miliar tersebut dinilai jalan di tempat hingga seakan akan mangkrak selama empat bulan terakhir. Kondisi ini memaksa warga harus memutar jalan cukup jauh untuk beraktivitas.
Merespons keluhan yang sempat viral di media sosial tersebut, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada Kamis (16/4/2026). Ia didampingi oleh Tim Mitigasi Risiko program BKKD 2025, serta jajaran Kepala Dinas terkait.
"Akhirnya seperti proyek mangkrak. Seolah-olah ini kan seperti mangkrak karena orang tidak bisa lewat," cetus Nurul Azizah di lokasi pembangunan, Kamis (16/4).
Nurul mengungkapkan kekecewaannya lantaran hingga batas waktu evaluasi pada 31 Maret 2026, pengerjaan jembatan belum juga rampung. Berdasarkan pantauan di lapangan, progres fisik proyek tersebut bahkan belum menyentuh angka 30 persen.
"Apalagi sudah melebihi tanggal 31 Maret 2026, yang merupakan batasan waktu evaluasi. Pekerjaan ini kalau dihitung progresnya belum mencapai 30 persen," tegas Wabup Nurul.
Ia pun mempertanyakan perencanaan proyek tersebut, terutama keputusan untuk membongkar total jembatan lama tanpa menyediakan akses darurat. Menurutnya, konsultan perencana seharusnya mempertimbangkan dampak mobilitas warga.
Keluhan senada disampaikan oleh warga setempat. Penutupan akses jembatan tanpa kejelasan progres pembangunan sangat menghambat aktivitas ekonomi dan sosial.
"Sudah empat bulan lebih warga tidak bisa lewat, bahkan harus mutar lewat jauh," ujar salah satu warga, W. (52)
Warganet di media sosial juga menyayangkan ketiadaan jembatan darurat. Alasan gangguan bencana yang sempat dilontarkan pihak pelaksana dianggap tidak sebanding dengan lamanya durasi mandeknya pekerjaan.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Nurul Azizah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBMPR) untuk segera melakukan evaluasi teknis.
"Selaku dinas teknis, mohon PUBMPR melakukan perhitungan ulang perencanaan dan progres pembangunan jembatan di Desa Ngablak," pintanya.
Sebagai informasi, proyek jembatan ini dibiayai oleh APBD Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 dengan pagu anggaran mencapai Rp 2.141.007.600. Pemkab Bojonegoro mengancam akan melakukan evaluasi total jika pekerjaan tidak segera diselesaikan sesuai ketentuan waktu yang berlaku. (ain)
