BOJONEGORO - Inspeksi mendadak yang dilakukan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, di proyek pembangunan jalan Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo, memunculkan fakta baru yang mengejutkan.
Di hadapan Wakil Bupati dan sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Pelaksana Kegiatan secara blak-blakan mengungkapkan bahwa pengelolaan proyek tersebut sepenuhnya ditangani oleh pihak rekanan.
Timlak mengaku tidak memegang kendali atas anggaran proyek yang nilainya mencapai hampir Rp 2 miliar tersebut. Perwakilan Timlak menjelaskan bahwa seluruh aliran dana tidak melalui mereka, melainkan langsung ditransfer ke pihak CV.
"Transfernya langsung ke CV semua, uangnya langsung CV tidak melalui timlak,” ungkap Sungkowo, perwakilan Timlak saat sidak di lokasi, Jumat (27/2/2026).
Selain masalah transparansi anggaran, keterlibatan masyarakat atau sumber daya lokal pun sangat terbatas, di mana Timlak menyebutkan bahwa hanya material berem yang diambil dari warga setempat, sementara sisanya disediakan langsung oleh pihak CV Winarni Syahputra.
"Kalau berem dari lokal, dari sini. Sisanya semua dari sana (CV),” tambahnya.
Pengakuan ini memicu perhatian serius dari Nurul Azizah yang langsung menelepon Kepala Desa Ngampal untuk meminta klarifikasi di tempat. Dalam percakapan tersebut, ditegaskan bahwa proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) ini dikerjakan oleh CV Winarni Syahputra yang beralamat di Desa Drajat, Kecamatan Baureno, Bojonegoro.
Sidak ini sendiri dilakukan menyusul laporan mengenai kondisi jalan yang sudah rusak parah meskipun baru saja selesai dibangun. Berdasarkan hasil pengecekan langsung di lapangan, ditemukan bahwa ketebalan aspal hanya berkisar antara 5 hingga 6 sentimeter dengan kualitas pengerjaan yang dinilai jauh di bawah standar. Kini, proyek jalan dengan anggaran fantastis tersebut menjadi sorotan tajam, terutama menyangkut mekanisme pengelolaan anggaran serta rendahnya kualitas pengerjaan fisik di lapangan. (red)
