BOJONEGORO – Sarasehan Keterbukaan Informasi Publik bertajuk Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik 2025 berlangsung khidmat dan penuh suasana kolaboratif di Ruang Angling Dharma, Sabtu (29/11/2025). Agenda yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antari nstansi dalam memastikan layanan informasi publik semakin responsif dan transparan.
Turut Hadir Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Direktur Informasi Publik Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Nursodik Gunarjo, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Jatim, Nur Aminuddin, jajaran Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Jatim, Sekda, serta pimpinan OPD dan camat se-Bojonegoro.
Wakil Bupati Nurul Azizah dalam paparanya mengungkapkan bahwa Bojonegoro memiliki 1.363.227 penduduk, dengan 58 persen di antaranya merupakan pengguna internet aktif. Media sosial menjadi kanal dengan akses tertinggi.
"Yang paling diminati adalah media sosial, akses terbanyak adalah TikTok, kemudian Instagram dan Facebook," ujar Wabup Nurul Azizah.
Ia menekankan bahwa derasnya arus informasi membuat pemerintah harus lebih cepat dan tepat dalam merespons aduan masyarakat.
"Sekecil apa pun informasi yang ada di lapangan, dalam waktu 5 menit sudah menyebar ke semuanya," tutur Wabup Nurul Azizah.
Wabup juga menjelaskan bahwa Pemkab saat ini menguatkan transparansi melalui kegiatan bulanan Medhayoh atau “Sapa Bupati”.
"Alhamdulillah untuk responsnya, masyarakat antusias sekali, dan ini tanpa sensor, langsung dijawab masing-masing oleh OPD sesuai kapasitas masing-masing," ungkap Wabup Nurul Azizah.
Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Jatim, Nur Aminuddin, turut memberikan penegasan mengenai pentingnya prinsip dasar pemerintahan terbuka.
Ia menyebutkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dibangun atas tiga prinsip utama: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Menurutnya, ketiga prinsip ini bersinergi dengan konsep Medhayoh yang digagas Pemkab Bojonegoro.
"Medhayoh ini yang pertama kita bertamu, kita berkomunikasi, di situ ada keterbukaan dan aspek partisipasi publik. Bertemunya pejabat negara atau pemerintah dengan rakyat menjadi aspek penting dalam keterbukaan informasi publik," ujar Nur Aminuddin.
Setelah rangkaian sambutan, acara berlanjut dengan Diskusi Panel Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini sekaligus menjadi forum untuk menyusun Rencana Kerja PPID yang lebih efektif, khususnya dalam menjawab perkembangan kebutuhan informasi masyarakat di era digital. (hil/sam)
