BOJONEGORO - Kabupaten Bojonegoro bersiap mengambil peran sentral dalam agenda nasional. Sebanyak 22 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Bojonegoro ditargetkan siap ikut dalam agenda launching 1.000 KDKMP secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 18 Mei mendatang.
Persiapan matang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya melalui Bimbingan Teknis Laporan Keuangan dan Rapat Anggota Tahunan bagi pengurus KDKMP di Kabupaten yang digelar di Pendopo Malowopati.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa pembentukan KDKMP ini merupakan instruksi strategis langsung dari Presiden Prabowo demi menciptakan kemandirian ekonomi dari akar rumput.
"KDKMP diharapkan memutus rantai pasok yang panjang sehingga masyarakat mendapatkan harga kebutuhan yang lebih terjangkau, sementara keuntungan koperasi dapat dinikmati oleh anggota," ujar Nurul Azizah di hadapan para pengurus koperasi. Senin (27/4/2026).
Peluncuran 22 KDKMP di Bojonegoro pada Mei nanti merupakan tahap awal. Nurul menjelaskan bahwa skala peluncuran ini akan membesar secara masif pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026, di mana Presiden dijadwalkan meluncurkan 50.000 KDKMP di seluruh Indonesia.
"Pemkab akan menempatkan tenaga pendamping dari PPPK untuk mengawal operasional 430 KDKMP tersebut," tambah Nurul.
Plt Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Bojonegoro, Muhammad Ahmadi, memaparkan data progres kelembagaan yang cukup signifikan.
Tercatat, 430 KDKMP di Bojonegoro kini sudah memiliki payung hukum yang kuat.
"Legalitas 100 persen dari 430 KDKMP telah berbadan hukum, memiliki NPWP, dan Nomor Induk Koperasi," ucap Ahmadi.
Selain itu, sebanyak 363 koperasi atau 84,4 persen telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Sementara dari sisi pelaporan administrasi, 310 KDKMP sudah aktif melaporkan RAT melalui sistem Sibkopdes.
Terkait infrastruktur, Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, merinci bahwa pembangunan fisik bangunan koperasi terus berjalan di ratusan titik.
"Selesai 100 persen sebanyak 130 titik atau desa telah selesai pembangunannya. Sementara 391 desa saat ini sedang dalam proses konstruksi," jelas Letkol Dedy.
Meski demikian, Dandim Dedy mengakui masih ada 39 titik yang belum memulai pembangunan. Hal ini disebabkan kendala teknis di lapangan seperti status Lahan Sawah Dilindungi (LSD), ukuran tanah yang di bawah standar (30x20 meter), serta proses administrasi aset. (ain)
