BOJONEGORO – Lebaran yang seharusnya penuh sukacita berubah jadi nestapa bagi warga Bojonegoro. Di saat dapur harus terus mengepul, harga LPG 3 kg atau "Si Melon" justru meroket gila-gilaan hingga menyentuh angka Rp40.000 di tingkat pengecer. Angka ini melonjak lebih dari 100% dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Merespons kegaduhan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro langsung menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan pada Rabu (18/3/2026). Namun, langkah ini justru menuai polemik: Apakah ini solusi nyata atau sekadar aksi "pemadam kebakaran" yang telat?
Klaim Pemkab: Stok Aman, Harga Pangkalan Stabil
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang memimpin sidak bersama tim gabungan Polres dan Dinas Perdagangan, menyatakan bahwa hasil pantauan menunjukkan distribusi di tingkat pangkalan masih terkendali.
"Kami sudah cek langsung. Di pangkalan harga wajib Rp18.000. Kami peringatkan, jangan ada pangkalan yang bermain harga atau mengalihkan alokasi!" tegas Nurul Azizah.
Pemkab bersikukuh bahwa secara administratif, pasokan dari Pertamina ke SPPBE hingga pangkalan tidak ada masalah. Mereka bahkan berjanji akan menambah kuota pasokan untuk meredam kelangkaan menjelang puncak hari raya.
Realitas Pahit: Rakyat Tercekik, Pengecer Tak Tersentuh
Namun, narasi manis pemerintah berbanding terbalik dengan jeritan di gang-gang sempit. Di wilayah Sumberejo dan sekitarnya, warga harus merogoh kocek hingga Rp35.000 - Rp40.000 demi satu tabung melon.
Yudi, seorang pemilik warung kecil, meluapkan kekecewaannya. Bagi pelaku usaha mikro seperti dirinya, harga ini bukan sekadar mahal, tapi sudah tahap "pemerasan" terselubung oleh keadaan.
"Sidak cuma di pangkalan? Ya jelas aman! Masalahnya itu di pengecer dan kios-kios. Di sana harganya liar! Kalau pemerintah cuma cek pangkalan tapi harga di pasar tetap mencekik, ya percuma. Itu namanya sidak formalitas," cetus Yudi dengan nada getir (22/3/2026).
Pro-Kontra: Di Mana Titik Lemahnya?
Fenomena ini memicu perdebatan panas di tengah masyarakat:
Pihak Optimis: Mendukung langkah Pemkab dan kepolisian untuk mengawasi pangkalan agar tidak ada penimbunan besar-besaran. Mereka percaya penambahan kuota adalah kunci utama.
Pihak Kritis: Menilai Pemkab "macan ompong" karena tidak punya taring untuk menindak spekulasi di tingkat pengecer. Rantai distribusi yang panjang dan minimnya pengawasan di level akar rumput dianggap sebagai kegagalan sistemik yang dipelihara setiap tahun menjelang hari raya.
Akankah Harga Turun?
Pemkab Bojonegoro kini dipertaruhkan kredibilitasnya. Jika dalam beberapa hari ke depan harga di tingkat pengecer tidak kunjung melandai, maka janji "stabilitas harga" hanyalah isapan jempol belaka.
Akankah aparat berani menyisir hingga ke tengkulak dan pengecer nakal, atau rakyat dipaksa pasrah membeli gas subsidi dengan harga non-subsidi? (ain)
