BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mengakselerasi upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan kolaborasi strategis dengan sektor swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Langkah besar ini ditegaskan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang Co-creating Gedung Pemkab Bojonegoro pada Jumat (27/2/2026). Dalam forum tersebut, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) secara resmi menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program prioritas daerah melalui integrasi sumber daya yang lebih terukur dan tepat sasaran.

​Rapat sinkronisasi yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bojonegoro, Andik Sudjarwo bersama Kepala Bappeda Gunawan ini menjadi titik temu penting bagi para pemangku kepentingan.

Selain PT ADS, pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran raksasa industri migas seperti SKK Migas, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Pertamina EP Cepu, dan Pertamina Sukowati, serta lembaga perbankan dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

​Direktur Utama PT ADS, Mohammad Kundori, menyampaikan bahwa perusahaan telah menyiapkan langkah konkret untuk menyelaraskan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan visi besar pemerintah daerah.

Salah satu inisiatif unggulan yang diusung adalah dukungan penuh bagi Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI).

"Melalui program ini, PT ADS berencana menyalurkan bantuan kepada 100 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di seluruh wilayah Bojonegoro." ucap Mohammad Khundori. Sabtu (28/2026).

Program GAYATRI diproyeksikan menjadi stimulus ekonomi yang kuat bagi masyarakat lapisan bawah agar mampu mencapai kemandirian finansial melalui sektor peternakan yang berkelanjutan.

​Tidak hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi, sinergi ini juga mencakup aspek kelestarian lingkungan. PT ADS bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah merancang program pengelolaan sampah guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Selain itu, upaya konservasi dilakukan melalui penanaman pohon keras dan produktif di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai langkah nyata menjaga keseimbangan ekosistem setempat.

​Kepala Bappeda Bojonegoro menegaskan bahwa sinkronisasi antara sektor publik dan privat sangat krusial dalam mencapai empat pilar utama pembangunan, yakni pengentasan kemiskinan, konservasi lingkungan, peningkatan IPM, serta rehabilitasi lantai rumah sehat.

Sejalan dengan hal tersebut, pihak pemerintah menekankan bahwa beban pembangunan memerlukan dukungan kolektif. Pemanfaatan program Pengembangan Masyarakat (PPM) dari sektor migas dan CSR perusahaan menjadi kunci utama untuk mempercepat target kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Bojonegoro pada tahun 2026.